Aceh Tengah| suaragayo.id | –Saya lahir dan besar di dataran tinggi Gayo. Saya mencintai Gayo bukan karena ingin memisahkannya, tapi karena ingin menjaganya tetap bermartabat di dalam Aceh yang satu.02/09/2026
Sudah hampir 20 tahun kita mendengar jargon Aceh Leuser Antara (ALA). Saya katakan dengan tegas,saya tidak mendukung pembentukan Provinsi ALA.
Pertama, ALA adalah proyek elit, bukan kebutuhan rakyat,Mari jujur,siapa yang paling berisik soal ALA? Mantan bupati, mantan ketua DPRD, dan lingkaran elit yang kehilangan panggung di Banda Aceh. Rakyat di Pantan Cuaca, di Terangun, di Dabun Gelang, yang mereka butuhkan hari ini bukan kantor gubernur baru, tapi jalan tani yang bagus, pupuk subsidi yang ada, harga kopi yang stabil, dan JKA yang benar-benar jalan.
Membuat provinsi baru tidak otomatis membuat pupuk ada,yang ada menambah beban anggaran untuk membangun gedung DPRD baru, rumah dinas gubernur baru, dan serangkaian dinas baru. Padahal PAD kita dari enam kabupaten itu pun masih sangat bergantung pada transfer pusat, kita mau jadi provinsi mandiri atau provinsi yang hidup dari belas kasihan APBN?
Kedua, secara hukum dan ekonomi, waktunya tidak tepat,Indonesia masih moratorium DOB,pemerintah pusat sendiri mengakui 223 DOB yang sudah mekar banyak yang gagal mandiri. Kemendagri mencatat ada 337 usulan DOB yang antre,kapasitas fiskal negara sedang tidak baik-baik saja, Memaksa mekar di saat negara menahan diri adalah langkah yang tidak bijaksana.
Bahkan Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025 yang sering dikutip KP3-ALA itu pun sudah lewat jadwal 2016-nya dan tidak terealisasi. Artinya, negara sudah mengevaluasi dan menunda.
Ketiga, Gayo bukan hanya ALA, Aceh bukan hanya suku,identitas Gayo tidak sesempit ALA, Orang Gayo ada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, bahkan di Aceh Tenggara dan Aceh Timur. Jika kita potong Aceh jadi ALA dan ABAS, kita justru mengecilkan peran Gayo dalam peta besar Aceh.
Dan yang paling berbahaya: UUPA No. 11 Tahun 2006 adalah hasil dari MoU Helsinki, hasil dari darah dan air mata, UUPA lahir untuk menjaga Aceh tetap satu dalam keistimewaan. Memecah Aceh menjadi tiga provinsi tanpa kajian komprehensif soal dampak terhadap Otonomi Khusus, Dana Otsus, dan kewenangan Wali Nanggroe, adalah menggerogoti semangat perdamaian itu sendiri.
Apakah kita sudah hitung, jika Aceh pecah tiga, bagaimana nasib Dana Otsus 2%?, Apakah akan dibagi tiga juga? Jika dibagi Aceh induk, ALA, dan ABAS justru akan semakin miskin yang untung bukan rakyat, tapi kontraktor gedung pemerintahan baru.
Keempat, rentang kendali bukan alasan untuk bikin provinsi,Alasan klasik jarak ke Banda Aceh jauh. Hari ini kita hidup di era digital,urusan administrasi sudah bisa online yang perlu diperbaiki adalah pelayanan, bukan menambah birokrasi.
Jika pelayanan di Puskesmas dan Disdukcapil masih buruk, mengganti baju dari Provinsi Aceh menjadi Provinsi ALA tidak akan membuatnya otomatis baik, masalahnya bukan nama provinsi, tapi tata kelola.
Saya sebagai Warga Gayo ingin Gayo maju,tapi jalan maju Gayo bukan dengan memisahkan diri jalan majunya adalah mendesak transparansi Dana Otsus sampai ke kampung. Memperkuat Universitas Gajah Putih dan kapasitas SDM Gayo agar bisa bersaing di Banda Aceh.
Menjaga hutan Leuser sebagai paru-paru dunia, bukan sebagai komoditas politik pemekaran. Saya menghormati para pejuang ALA. Niat mereka mungkin baik, tapi sebagai sesama anak Gayo, saya harus berani bilang :
"kita tidak butuh provinsi baru kita butuh Aceh yang adil." Jangan gadaikan keutuhan Aceh demi jabatan baru.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.