Takengon |suaragayo.id |Pangan bukan lagi urusan dapur. Ketika perang, perubahan iklim, dan persaingan kekuatan besar saling berkelindan, pangan menjadi isu geopolitik sensitif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dinamika global—ketegangan di negara pengekspor hingga El Niño—berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Di titik ini, Aceh berada di persimpangan: sebagai lumbung beras, sekaligus pintu masuk penyelundupan beras ilegal.
Akhir November 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Aceh surplus beras besar: ketersediaan 1,35 juta ton, konsumsi 667,7 ribu ton, surplus 871,4 ribu ton. Ini mestinya kabar baik. Namun pernyataan itu muncul setelah penyegelan 250 ton beras ilegal di Pelabuhan Sabang. Jika produksi cukup, mengapa penyelundupan tetap hidup? Jawabannya: posisi Aceh menghadap Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk dunia.
FAO mencatat harga pangan dunia masih tinggi akibat iklim, energi, konflik, dan proteksi dagang. Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily menyebut ketahanan pangan sebagai pilar Asta Cita, sejajar energi dan air. Kemandirian pangan pun bukan sekadar target pertanian, melainkan strategi pertahanan. Swasembada beras nasional 2025—proyeksi produksi lebih dari 31 juta ton, surplus 3,7 juta ton adalah bentuk kedaulatan menghadapi tekanan luar.
Juli 2023, India menutup ekspor beras putih non-basmati demi menekan inflasi domestik. Padahal India menyumbang lebih dari 40 persen perdagangan beras dunia. IMF memperingatkan volatilitas harga dan risiko proteksionisme.
Harga beras dunia melonjak ke tertinggi dalam lebih dari satu dekade; Indonesia diproyeksikan terdampak. India baru melonggarkan kebijakan itu September 2024. Pelajaran: keputusan pangan satu negara bisa mengguncang meja makan negara lain. Kemandirian produksi adalah bantalan strategis.
Aceh adalah gerbang karena rawan arus barang ilegal, termasuk pangan. Tapi Aceh juga garda karena menyumbang surplus nasional. Namun penelitian kerawanan pangan menemukan banyak kabupaten/kota di Aceh justru berkerawanan tinggi.
Surplus agregat tidak menjamin akses pangan aman bagi setiap rumah tangga. Geopolitik pangan bukan hanya soal produksi, tetapi distribusi, akses, dan perlindungan dari kebocoran.
Pengawasan Selat Malaka perlu diperkuat lewat koordinasi Bea Cukai, TNI AL, dan Badan Pangan Nasional. Kerja sama ASEAN melalui AFSRB juga penting. Pemerintah Aceh harus memastikan distribusi menjangkau wilayah rawan pangan. Kedaulatan pangan dibangun dari hal kecil: pelabuhan Sabang, sawah Aceh Timur, dan kebijakan distribusi yang adil. Pangan harus menjadi kekuatan, bukan celah bagi pihak lain.
Penulis: Sailatul Balqis (Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.