GERAM LIHAT PEMERINTAH BANYAK ALASAN, GMNI ACEH TENGAH JANGAN BIKIN SEKS MENYIMPANG JADI HAL BIASA

Aceh Tengah| Suaragayo.id|-Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dinilai hanya bisa duduk manis dan pasif saat perilaku seksual menyimpang dan melanggar syariat pelan-pelan merusak moral generasi muda Gayo.28/09/2026

‎‎Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah akhirnya melontarkan kritik pedas, menuntut tindakan nyata alih-alih sekadar wacana manis tanpa eksekusi.

‎‎Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, menyemprot sikap pemerintah yang terkesan abai dan cuma memandang borok masalah ini dari kacamata kesehatan. Ia menegaskan, pembiaran ini sama saja dengan menormalisasi pelanggaran norma agama, adat, dan hukum yang berlaku di bumi Aceh.

‎‎“Jangan sampai kita baru kasak-kusuk bertindak setelah nasi jadi bubur dan masalahnya merembet ke mana-mana! Perilaku seksual yang jelas-jelas menabrak syariat tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah jangan cuma diam dan berpangku tangan.” cecar Helmi dengan nada menohok.

‎‎Helmi menuntut Dinas Kesehatan dan BKKBN untuk tidak sekadar formalitas menggugurkan kewajiban. Edukasi soal ancaman HIV dan penyakit menular seksual (PMS) harus digencarkan secara telanjang dan jujur kepada anak muda, bukan ditutup-tutupi atau disajikan lewat sosialisasi ala kadarnya.

‎‎Tak berhenti di situ, Helmi juga menembak kinerja Satpol PP-WH dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dianggap kurang taji dalam melakukan pengawasan.

‎‎“Jangan biarkan pelanggaran syariat dan adat Gayo bertransformasi jadi hal yang dianggap lumrah hanya karena aparatnya lembek! Satpol PP-WH harus punya taring, jalankan fungsi penegakan Qanun secara tegas dan terukur. Jangan cuma berani tangkap tangan di permukaan, tapi akar masalahnya dibiarkan menjalar.” tegasnya.

‎‎GMNI juga menelanjangi kebiasaan pemerintah yang kerap mengambil kebijakan berbasis asumsi mentah tanpa dasar data yang valid. Helmi mendesak pemetaan angka HIV dan penularan PMS dilakukan secara rinci dan transparan, agar penanganan medis berjalan sejajar dengan pembinaan moral dan penegakan hukum.

‎‎“Kita butuh generasi Gayo yang sehat, berkarakter, dan menjunjung tinggi adat. Kalau pemerintah daerah terus-menerus pasif dan hanya menjadikan isu ini sebagai bahan perdebatan tanpa aksi nyata, sama saja pemerintah sedang membiarkan masa depan daerah ini hancur perlahan.” pungkas Helmi.