PACU KUDA ACEH TENGAH: DARI PESTA TRADISI MENUJU PESTA EKONOMI RAKYAT

Oleh : Miftahuddin – Pengamat Publik

Takengon |suaragayo.id| Pacu kuda merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Gayo yang sarat dengan nilai historis, sosial, budaya, dan ekonomi. Tradisi ini bukan sekadar adu kecepatan di arena, melainkan telah menjelma menjadi ruang perjumpaan warga, sarana penguatan identitas budaya Gayo, sekaligus momentum untuk merayakan kebersamaan secara kolektif.

Di Aceh Tengah, gelaran pacu kuda telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu agenda tahunan yang paling dinantikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri secara resmi mencatatnya sebagai tradisi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, seiring waktu, tradisi ini telah bertransformasi menjadi salah satu andalan daya tarik wisata daerah yang mampu menyedot perhatian luas.

Setiap kali pacu kuda digelar, mobilitas masyarakat meningkat secara signifikan. Mereka hadir tidak hanya sebagai penonton yang menyaksikan lomba, tetapi juga sebagai pelaku konsumsi aktif—mulai dari berbelanja kebutuhan, menikmati kuliner khas, menggunakan jasa transportasi dan penginapan, hingga membeli aneka produk lokal. Semua aktivitas ini menciptakan geliat ekonomi yang nyata di tengah masyarakat. Karena itu, dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, pacu kuda seharusnya tidak lagi dipandang sekadar agenda olahraga dan budaya, melainkan sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi kerakyatan.

Pacu Kuda dan Masa Depan UMKM

Besarnya jumlah masyarakat yang hadir dalam setiap pelaksanaan pacu kuda menciptakan pasar potensial yang sangat besar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pedagang makanan dan minuman, perajin kerajinan khas Gayo, penjual kopi Gayo, produk fesyen, cendera mata, penyedia jasa transportasi, pengelola parkir, hingga berbagai usaha informal lainnya dapat merasakan langsung dampak ekonomi dari kegiatan ini.

Namun, potensi besar tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal jika pelaku UMKM hanya ditempatkan sebagai pelengkap seremonial belaka. Pesta rakyat yang melibatkan massa dalam jumlah besar seharusnya dibangun di atas prinsip partisipasi, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberpihakan nyata terhadap ekonomi warga kecil. Masyarakat harus diberikan ruang yang layak dan strategis untuk berdagang, bukan malah dipinggirkan. Jangan sampai biaya sewa lapak, akses lokasi, parkir, maupun berbagai pungutan lainnya justru melambung tinggi sehingga keuntungan pedagang kecil tergerus habis.

Isu mengenai pengelolaan lapak dan parkir bahkan telah menjadi bagian dari pembahasan serius dalam persiapan Pacu Kuda HUT RI ke-81 di Aceh Tengah. Dalam rapat koordinasi pada 12 Agustus 2026, Ketua DPRK Aceh Tengah secara tegas mendorong agar penyelenggaraan dilakukan secara efektif dan efisien, serta memastikan harga lapak dan parkir tidak membebani masyarakat. Menurut saya, perhatian ini harus dijadikan momentum penting untuk membangun tata kelola pacu kuda yang lebih transparan dan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Jangan Sampai Pesta Rakyat Menjadi Beban Rakyat

Pacu kuda adalah pesta rakyat, maka semangat utamanya harus kembali kepada rakyat. Pemerintah dan panitia penyelenggara perlu memastikan bahwa kebijakan terkait lapak, parkir, keamanan, kebersihan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya disusun secara transparan, adil, dan proporsional.

Pedagang kecil jangan sekadar dipandang sebagai pihak yang membayar sewa tempat. Mereka adalah bagian integral dari ekosistem acara yang turut menciptakan suasana meriah sekaligus menggerakkan perputaran uang di masyarakat selama pacu kuda berlangsung. Jika seorang pedagang harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk mendapatkan lokasi berjualan, sementara daya beli masyarakat terbatas, maka multiplier effect yang diharapkan justru akan berkurang drastis. Jangan sampai pacu kuda ramai penonton, tetapi di sisi lain pelaku UMKM mengeluhkan tingginya biaya operasional berjualan. Pemerintah daerah perlu mencari titik keseimbangan yang ideal antara kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pacu Kuda Harus Menjadi Ekosistem Ekonomi

Ke depan, penyelenggaraan pacu kuda perlu dikembangkan menjadi sebuah ekosistem ekonomi lokal yang utuh. Misalnya, area kegiatan dapat dibagi secara terencana dan tematik untuk mendukung UMKM kuliner, produk kerajinan Gayo, kopi Gayo, ekonomi kreatif anak muda, produk pertanian, hingga usaha masyarakat lainnya. Dengan konsep ini, masyarakat yang datang tidak hanya mendapatkan hiburan dari pacuan kuda, tetapi juga merasakan pengalaman wisata dan belanja yang lebih komprehensif.

Pacu kuda juga dapat difungsikan sebagai ajang promosi produk unggulan Aceh Tengah. Kopi Gayo, hasil tani, kuliner tradisional, kerajinan tangan, dan beragam produk kreatif lokal dapat diperkenalkan secara luas kepada pengunjung dari luar daerah. Dengan demikian, dampak ekonomi dari pacu kuda tidak berhenti pada hari pelaksanaan, melainkan mampu menciptakan efek promosi berkelanjutan yang memperkenalkan produk dan destinasi wisata Aceh Tengah ke kancah yang lebih luas.

Momentum HUT RI ke-81

Penyelenggaraan Pacu Kuda dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum yang sangat strategis. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan, termasuk gelaran pacuan kuda dan pesta rakyat. Momentum ini seharusnya tidak hanya menjadi perayaan seremonial semata. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan secara konkret ke dalam keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Kemerdekaan juga bermakna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk tumbuh dan berdaya secara ekonomi. Karena itu, pacu kuda dapat menjadi simbol nyata bahwa kebudayaan dan pembangunan ekonomi tidak harus berjalan sendiri-sendiri; keduanya dapat disinergikan dalam sebuah kebijakan yang memberikan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat.

Transparansi dan Tata Kelola Harus Diperkuat

Selain persoalan UMKM, penyelenggaraan event sebesar pacu kuda juga membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Publik perlu mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan lapak, parkir, perolehan sponsor, fasilitas kegiatan, keamanan, kebersihan, hingga penggunaan anggaran dilakukan. Terlebih, untuk pelaksanaan event Pacuan Kuda HUT RI ke-81, terdapat paket pengadaan pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah dengan nilai pagu yang tercatat sebesar Rp500 juta. Anggaran tersebut tentu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Publik berhak memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kepentingan masyarakat luas. Transparansi bukanlah bentuk penghambat kegiatan, melainkan fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara semakin kuat dan berkelanjutan.

Jangan Hilangkan Jati Diri Pacu Kuda Gayo

Di tengah upaya menjadikan pacu kuda sebagai penggerak ekonomi, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah jati diri budayanya. Pacu kuda Gayo memiliki karakteristik dan sejarah yang khas, yang telah mengakar kuat sebagai bagian dari identitas masyarakat Dataran Tinggi Gayo dan dipelihara secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Karena itu, modernisasi penyelenggaraan harus tetap berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai tradisionalnya. Kita boleh memperbaiki manajemen, meningkatkan fasilitas, memperkuat promosi, memperluas keterlibatan UMKM, dan memanfaatkan teknologi digital. Namun, jangan sampai orientasi komersial justru menghilangkan ruh pacu kuda sebagai pesta rakyat yang sarat makna budaya.

Dari Pesta Tradisi Menjadi Pesta Ekonomi Rakyat

Pada akhirnya, keberhasilan pacu kuda tidak cukup diukur dari ramainya penonton, meriahnya atraksi, banyaknya kuda yang berlomba, atau besarnya anggaran penyelenggaraan. Ukuran yang jauh lebih esensial adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berapa banyak UMKM yang meraup keuntungan? Berapa banyak produk lokal yang laris manis terjual? Berapa banyak tenaga kerja masyarakat yang terserap? Seberapa besar perputaran uang di tingkat akar rumput? Dan yang terpenting, apakah masyarakat merasakan bahwa pacu kuda benar-benar merupakan pesta milik mereka?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik dan memuaskan, maka pacu kuda tidak hanya berhasil sebagai event budaya dan olahraga, tetapi juga sukses sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang inklusif. Pacu kuda jangan berhenti sebagai pesta tradisi. Pacu kuda harus berkembang menjadi pesta ekonomi rakyat. Budaya tetap lestari, tradisi tetap terjaga, masyarakat tetap terhibur, UMKM semakin tumbuh, produk lokal semakin dikenal, dan perputaran ekonomi semakin kuat.

Inilah semangat yang seharusnya dibangun dalam setiap penyelenggaraan pacu kuda di Aceh Tengah: pesta rakyat yang benar-benar kembali manfaatnya kepada rakyat.