Takengon |suaragayo.id|- Pemerintahan daerah adalah sistem, bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi bupati. Di dalamnya ada kepala daerah, wakil kepala daerah, Sekda, kepala dinas, badan, ASN, dan seluruh perangkat birokrasi. Karena itu, ketika pejabat strategis mundur satu per satu di masa pemerintahan yang masih relatif muda, publik berhak bertanya: ada apa dengan tata kelola pemerintahan Aceh Tengah?
Pemerintahan Haili Yoga–Muchsin Hasan membawa visi Aceh Tengah yang Islami, maju, sejahtera, dan berkeadilan, yang diterjemahkan ke dalam tujuh misi pembangunan serta 17 program unggulan. Namun visi besar membutuhkan birokrasi yang stabil. Bagaimana mungkin mengejar 7 misi dan 17 program unggulan jika mesin utama pemerintahan terus berganti dan sebagian memilih meninggalkan jabatan?
Tidak semua pengunduran diri pejabat dapat dikaitkan langsung dengan kebijakan atau kepemimpinan Bupati Haili Yoga. Ada pejabat yang disebut mundur karena alasan kesehatan, dan Sekda sebelumnya, Mursyid, resmi mengajukan pensiun atas permintaan sendiri. Namun ketika fenomena itu berulang dan menyentuh jabatan strategis, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan semuanya proses birokrasi biasa.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai polanya. Apakah murni faktor pribadi? Apakah ada masalah komunikasi internal? Apakah terjadi ketidaksesuaian penempatan? Apakah ada persoalan manajemen ASN? Atau justru ada persoalan lebih mendasar dalam hubungan antara kepemimpinan politik dan birokrasi? Pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan bagian dari kontrol publik dalam pemerintahan demokratis.
Kasus Jauhari seharusnya menjadi alarm. Sehari setelah dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian dalam rotasi sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama, Jauhari menyatakan diri mundur karena merasa tidak cocok dengan bidang pertanian. Padahal rotasi itu diklaim telah melalui uji kompetensi dan memperoleh rekomendasi teknis BKN. Bupati sendiri pernah mengakui ada kepala dinas yang belum memahami visi-misi dan arah kebijakan pembangunan. Ini bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan indikasi masalah komunikasi, penempatan, dan manajemen birokrasi.
Good governance bukan hanya slogan, program unggulan, atau seremoni pemerintahan. Ukurannya adalah transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas pelayanan, kepastian kebijakan, dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas organisasi. Pemerintah harus hadir ketika kebijakan dipertanyakan, bukan hanya ketika program dipuji.
Jika pejabat mundur satu kali, mungkin itu persoalan personal. Jika berkali-kali, pemerintah harus mulai bertanya: apakah ada persoalan sistem? Yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan seseorang, melainkan stabilitas birokrasi, efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan rakyat Aceh Tengah. Evaluasi menyeluruh tidak bisa ditunda. Jangan sampai yang tumbuh bukan percepatan pembangunan, melainkan budaya mundur yang menular dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Itulah sesungguhnya ujian good governance Haili Yoga–Muchsin Hasan.
Penulis : Agus Muliara, Ketua DPP AMAN
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.